Peristiwa-Peristiwa Politik Dan Ekonomi Indonesia Pasca Pengakuan Kedaulatan

A. Proses kembalinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Pengakuan kedaulatan dari belanda ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan diakuinya kedaulatan Indonesia ini maka terbentuk Negara Indonesia adalah dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Hasil Konfrensi Meja Bundar (KMB) adalah bahwa Indonesia menjadi Negara RIS. Setelah KMB kemudian dilaksanakan pengakuan kedaulatan Belanda kepada RIS pada tanggl 27 Desember 1949. 

Berdasarkan UUD RIS bentuk Negara kita adalah federal, yang terdiri dari tujuh Negara bagian dan Sembilan Negara otonom. Adapun tujuh Negara bagian RIS trsebut adalah:

- Sumatera Timur,

- Sumatera Selatan,

- Pasundan,

- Jawa Timur,

- Madura,

- Indonesia Bagian Timur, dan

- Republik Indonesia

Sedangkan Sembilan daerah otonom itu adalah:

- Riau,

- Bangka,

- Belitung,

- Kalimantan Barat,

- Dayak Besar,

- Banjar,

- Kalimantan Tenggara,

- Kalimantan Timur, dan

- Jawa Tengah

Daerah otonom merupakan daerah boneka (tidak dapat bergerak sendiri). Negara boneka ini bertujuan untuk mengalahkan RI yang ikut di dalamnya. 

Negara federalis bukanlah Negara yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebab tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.

Petualangan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil) di Bandung pada bulan Januari 1950 menjadikan rakyatnya tidak puas dengan kondisi pemerintahan RIS. 

Oleh karena itu pada bulan Februari 1950 pemerintah RIS mengeluarkan undang-undang darurat yang isinya pemerintah pasundan menyerahkan kekuasaannya pada Komisaris Negara RIS.

Pada akhir maret 1950 tinggal empat bagian Negara dalam RIS yaitu Kalimantan Barat, Sumatera Timur, Indonesia Timur, Dan RI. 

Selanjutnya pada tanggal 21 April 1950 presiden Sukawati dari NTT mengumumkan bahwa NTT bersedia bergabung dengan RI menjadi negra Kesatuan.

Pada tanggal 19 Mei 1950 diadakan konfrensi antara wakil-wakil RIS yang juga mewakili NTT dan Sumatera Timur dengan RI di Jakarta disebut juga piagam persetujuan yang isinya sebagai berikut:

- Kesediaan bersama untuk membentuk Negara kesatuan sebagai perwujudan Negara RIS yang berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945

-Penyempurnaan konstitusi RIS, dengan memasukkan bagian-bagian penting dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Pemilihan Umum I Tahun 1955 di Tingkat Pusat dan Daerah

Semenjak Indonesia menggunakan system kabinet parlementer keadaan politik tidak stabil. 

Partai politik tidak bekerja untuk kepentingan rakyat akan tetapi untuk mementingkan kepentingan golongannya saja. 

Oleh karena itu rakyat mengharapkan untuk segera dilaksanakan pemilihan umum, dengan itu diharapkan dapat terbentuk DPR.

Pelaksanaan pemilihan umum sesuai dengan rencana yang tlah ditetapkan panitia pemilihan umum pusat dilaksanakan dalam dua gelombang yakni :

- Gelombang Pertama pada tanggal 29 September 1955 digunakan untuk memilih anggota DPR.

- Gelombang kedua pada tanggal 15 Desember 1955 digunakan untuk memilih anggota konstituante ( badan pembuat UUD).

Dalam pemilihan umum diikuti oleh banyak parpol, organisasi,  dan perorangan sehingga DPR terbagi dalam banyak fraksi diantaranya keluar sebagai empat besar adalah:

- Fraksi masyumi (60 anggota)

- Fraksi PNI (58 anggota)

- Fraksi NU (47 anggota)

- Fraksi PKI (32 anggota)

Hasil pemilu I berjumah 272 anggota, dengan perhitungan bahwa seorang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk. 

Sedangkan anggota konstituante berjumlah 542 orang. Tanggal 25 Maret 1956 DPR hasil pemilu dilantik. Sedangkan konstituante dilantik tanggal 10 November 1956.

Setelah kembali ke bentuk Negara kesatuan system demokrasi yang dianut adalah demokrasi liberal system pemerintahannya adalah parlementer. Dari tahun 1950-1959 terdapat tujuh cabinet pemerintah.

1. Kabinet Natsir ( 6 September 1950-20 Maret 1951)

Kabinet natsir merupakan zaken cabinet ( partai masyumi) tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban, konsultasi pemerintah, menyempurnakan organisasi militer, dan mengembangkan ekonomi.

2. Kabinet sukiman (26 April 1951 – Februari 1952)

Kabinet sukiman merupakan sebuah koalisi antara masyumi dengan PNI . cabinet ini jatuh karena kebijakan politik luar negerinya dianggap condong ke Serikat. 

Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan matual security art (MSA).

3. Kabinet wilopo (April 1952 – Juni 1953)

Prioritas utama program kerjanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Peristiwa penting yang terjadi pada masa pemerintahannya adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa.

4. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953 – 24 Juli 1954)

Prestasi yang dicapai adalah terlaksananya konfrensi Asia Afrika di Bandung 18-24 April 1955

5. Kabinet burhanudin harahap (Agustus 1955-Maret 1956)

Keberhasilan yang diraih adalah menyelengarakan pemilu pertama tahun 1955

6. Kabinet Ali Sastroamijoyo II (maret 1956-maret 1957)

Program ini membuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat

7. Kabinet Djuanda (Maret 1957-April 1959)

Tugas kabinet djuandan adalah melanjutkan membebaskan irian barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk.

C. Dekrit Presiden Tanggal 5 Juli 1959 dan Pengaruh Yang Ditimbulkan

Pada pemilu I tahun 1955 rakyat memilih DPR dan badan konstituante yang bertugas menyusunUUD sebab Indonesia kembali ke NKRI masih menggunakan UUDS (1950). 

Karena keadaan politik yang tidak stabil maka presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 menemukan konsep yang terkenal dengan “ Konsepsi Presiden “yang isinya sbb:

- System demokrasi liberal diganti dengan system demokrasi terpimpin

- Dibentuk “Kabinet Gotong Royong “

- Pembentukan dewan nasional

Sidang konstituante berlangsung kurang lebih tiga tahun yakni 10 November 1956 sampai akhir tahun 1958. 

Tetapi sidang tersebut tidak membuahkan hasil untuk merumuskan UUD dan hanya perdebatan sengit.

Anggota Konstituante terpecah menjadi dua kelompok utama, yaitu kelompok Islam yang menghendaki dasar Negara islam dan kelompok non Islam (nasionalis dan sosialis) yang menghendaki dasar Negara pancasila.

Pada tanggal 22 April 1959 dihadapan konstituante, presiden Soekarno berpidato yang isinya menganjurkan kembai ke UUD 1945. 

Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 prseiden Soekarno mengumumkan dekrit kepada seluruh rakyat Indonesia, yang isinya sbb:

1. Pembubaran konstituante

2. Berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950

3. Pemakluman bahwa pembentukan MPRS dan DPAS akan dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya

Tanggapan terhadap Dekrit Presiden adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar masyarakat mendukung penetapan dekrit oleh Presiden Soekarno.

2. Kasad memerintahkan kepada seluruh anggota TNI untuk melaksanakan dan mengamankan pelaksanaan dekrit tersebut.

3. Mahkamah Agung membenarkan dekrit tersebut,

4. DPR dengan suara bulat menyatakan kesediaannya untuk terus bekerja sesuai dengan ketentuan UUD 1945. Pernyataan DPR ini disampaikan dalam sebuah sidang pada 22 Juli 1959.

Dalam pidato presiden Soekarno pada 17 Agustus 1945 yang berjudul “ Penemuan Kembali Revolusi Kita. Pidato yang terkenal dengan sebutan “ Manifesto Politik Republic Indonesia “ (MANIPOL) ini oleh DPAS dan MPRS dijadikan sebagai gris besar haluan Negara (GBHN). 

Inti dari manipulasi adalah UUD 1945, sosialisme Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia, atau sering disingkat USDEK.

*Pembentukkan MPRS

Sebelum ada MPR yang tetap sesuai dengan UUD 1945, Presiden Soekarno membentuk MPRS berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 Tahun 1959. 

Keanggotaan MPRS terdiri dari 261 orang anggota DPR, 94 orang anggota Utusan Daerah, dan 200 orang anggota Wakil Golongan. Susunan pimpinan MPRS adalah sebagai berikut:

Ketua : Chaerul Saleh.

Wakil Ketua : Mr. Ali Sastroamidjojo.

Wakil Ketua : K.H. Idham Khalid.

Wakil Ketua : D.N. Aidit.

Wakil Ketua : Kolonel Wiluyo Puspoyudo.

*Pembentukan DPAS

DPAS dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1959. Beberapa hal yang diketahui terkait dengan Keputusan Presiden tersebut, seperti:

1. Anggota DPAS diangkat dan diberhentikan oleh Presiden;

2. Anggota DPAS berjumlah 45 orang, yang terdiri dari 12 orang wakil golongan politik, 8 orang utusan daerah, 24 wakil golongan dan satu orang ketua;

3. Tugas DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan mengajukan usul kepada pemerintah;

4. DPAS dipimpin oleh presiden sebagai ketua;

5. Sebelum memangku jabatan, Wakil Ketua dan anggota DPAS mengangkat sumpah/janji di hadapan presiden;

6. DPAS dilantik pada pada tanggal 15 Agustus 1945.

D. Kehidupan Politik Pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Kondisi Politik Dalam Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin

Pada masa demokrasi terpimpin kekuasaan presiden sangat besar hingga cenderung kearah otoriter. Akibatnya sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945. 

Berikut beberapa penyimpangan antara lain:

a) Pembentukan MPRS melalui penetapan presiden No.2/1959

b) Anggota MPRS ditunjuk dan diangkat oleh presiden

c) Presiden membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955

d) GBHN pada pidato presiden tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul penemuan kembali revolusi kita ditetapkan oleh DPA bukan oleh MPRS

e) Pengangkatan presiden seumur hidup

2. Politik Luar Negeri Pada Masa Demokrasi Terpimpin

a) Oldefo dan Nefo

Oldefo (The Old Established Forces) yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya Negara barat yang kapitalis. 

Nefo (The New Emerging Forces) yaitu Negara baru.

b) Konfrontasi dengan Malaysia

Pada tahun 1961 muncul reencana pembentukan federasi Malaysia yang terdiri dari perdekutuan tanah melayu, singpur, serawak, brunei, dan sabah. 

Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik terputus. 

Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) yang isinya:

1. Perhebat ketahanan refolusi Indonesia

2. Bantu perjuangan refolusioner rakyat Malaya, singapura, serawak, sabah, dan brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan Negara boneka Malaysia

Share this post